Arab Saudi, sebagai salah satu negara kunci di Timur Tengah, kembali menegaskan posisinya terkait konflik Palestina-Israel yang terus berlarut-larut. Baru-baru ini, pemerintah Arab Saudi menanggapi keras usulan yang mengemuka mengenai kemungkinan relokasi rakyat Palestina ke negara lain sebagai solusi untuk mengakhiri konflik tersebut. Usulan tersebut mendapat penolakan tegas dari Arab Saudi, yang menegaskan bahwa solusi yang diinginkan oleh mereka adalah solusi dua negara yang adil dan berdasarkan hukum internasional.
Pada 8 Februari 2025, Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Prince Faisal bin Farhan Al Saud, dalam sebuah konferensi pers di Riyadh menyatakan bahwa tawaran untuk merelokasi Palestina ke wilayah lain adalah sebuah solusi yang tidak dapat diterima. Penolakan ini merupakan respons terhadap sejumlah negara yang mengusulkan pemindahan warga Palestina ke negara-negara tetangga. Sebagai bagian dari solusi permasalahan yang telah berlangsung selama beberapa dekade.
Alasan Penolakan: Komitmen Terhadap Solusi Dua Negara
Penolakan keras terhadap usulan relokasi Palestina bukan tanpa alasan. Arab Saudi, yang selama ini dikenal sebagai pendukung kuat perjuangan Palestina. Menegaskan bahwa hak rakyat Palestina untuk memiliki negara yang merdeka. Berdaulat di tanah mereka sendiri adalah suatu prinsip yang tidak bisa dinegosiasikan. Menurut pernyataan resmi dari Kementerian Luar Negeri Arab Saudi, langkah tersebut tidak hanya akan melanggar hak asasi manusia. Tetapi juga akan menambah ketegangan politik dan sosial di kawasan.
“Solusi yang kami dukung adalah solusi dua negara, yaitu negara Palestina yang merdeka dan berdaulat di atas wilayah yang sah menurut batas-batas yang diakui internasional, dengan ibu kota Yerusalem Timur,” ujar Prince Faisal bin Farhan Al Saud dalam konferensi pers tersebut.
Usulan relokasi Palestina, yang sempat dibahas oleh beberapa negara di kawasan Timur Tengah. Dianggap Arab Saudi sebagai upaya untuk mengabaikan hak-hak dasar rakyat Palestina. “Ini bukanlah cara yang adil atau sesuai dengan hukum internasional untuk menyelesaikan masalah yang telah berlangsung begitu lama,” tambahnya.
Reaksi Dunia Internasional Terhadap Usulan Relokasi
Usulan relokasi Palestina pertama kali muncul setelah sejumlah negara mulai mencari alternatif untuk mengatasi kebuntuan dalam proses perdamaian Palestina-Israel. Beberapa negara, baik di Timur Tengah maupun di luar kawasan, menganggap bahwa penyelesaian konflik Palestina bisa ditemukan melalui pemindahan sebagian besar warga Palestina ke negara-negara tetangga seperti Yordania, Lebanon, atau Mesir.
Namun, banyak negara internasional, termasuk negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa, serta kelompok-kelompok hak asasi manusia, menanggapi usulan tersebut dengan skeptis. Mereka menilai bahwa pemindahan paksa rakyat Palestina bukan hanya akan memperburuk situasi kemanusiaan. Tetapi juga akan memperpanjang ketegangan dan konflik yang sudah berlangsung terlalu lama.
PBB, melalui perwakilan Sekretaris Jenderalnya, juga mengingatkan bahwa segala solusi yang mengabaikan hak-hak Palestina. Untuk hidup di tanah air mereka akan melanggar resolusi yang telah disepakati secara internasional.
Pengaruh Penolakan Arab Saudi Terhadap Kawasan
Sebagai negara yang memiliki pengaruh besar di dunia Arab, Arab Saudi memiliki posisi strategis dalam setiap pembicaraan mengenai Palestina. Keputusan tegas negara ini untuk menolak usulan relokasi Palestina diperkirakan akan mempengaruhi sikap negara-negara Teluk lainnya. Yang selama ini juga mendukung solusi dua negara.
Dengan penolakan ini, Arab Saudi ingin mempertegas komitmennya dalam mendukung perjuangan Palestina untuk mendapatkan haknya sebagai negara merdeka. Langkah ini juga dipandang sebagai usaha untuk menjaga stabilitas politik di kawasan Timur Tengah. Sejak lama dibayangi oleh ketegangan antara negara-negara Arab dan Israel.
Arab Saudi, yang memiliki hubungan diplomatik yang baik dengan Amerika Serikat dan negara-negara besar lainnya. Juga memanfaatkan pengaruhnya untuk mendorong upaya perdamaian yang lebih konstruktif. Dengan posisi ini, Arab Saudi berharap bisa memengaruhi kebijakan internasional yang lebih mendukung hak-hak Palestina.
Tantangan Solusi Dua Negara
Meskipun solusi dua negara adalah pilihan yang diusung Arab Saudi, banyak pihak yang masih meragukan realisasi perdamaian tersebut. Isu utama dalam proses perdamaian adalah status Yerusalem, yang dianggap sebagai ibu kota oleh kedua belah pihak—Palestina dan Israel. Ketegangan atas wilayah ini telah menjadi salah satu hambatan utama dalam setiap negosiasi perdamaian yang dilakukan.
Selain itu, proses perdamaian Palestina-Israel yang telah berlangsung puluhan tahun sering kali terhambat oleh sikap keras kepala dari kedua belah pihak. Sementara itu, adanya pembangunan pemukiman Israel di wilayah Palestina yang telah memicu perlawanan keras dari Palestina dan masyarakat internasional menjadi isu lain yang sulit diselesaikan.
