Jakarta, 22 Februari 2025 – Manusia Ditembak di Myanmar. Dua Warga Negara Indonesia (WNI) menjadi korban penembakan di wilayah konflik Myawaddy, Myanmar. Kedua korban merupakan bagian dari sekelompok WNI yang menjadi korban perdagangan manusia dan dipaksa bekerja oleh kelompok kriminal di negara tersebut. Insiden ini kembali menyoroti maraknya kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang menjerat WNI di luar negeri.
Kronologi Kejadian Manusia Ditembak di Myanmar
Berdasarkan informasi dari Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, kedua korban awalnya dijanjikan pekerjaan di Thailand oleh agen tenaga kerja ilegal. Namun, mereka justru dibawa ke Myanmar dan dipaksa bekerja di pusat operasi penipuan daring yang dikendalikan oleh kelompok bersenjata.
Setelah berbulan-bulan mengalami penyekapan dan tekanan fisik, kedua WNI tersebut berusaha melarikan diri. Namun, upaya tersebut gagal dan mereka ditembak oleh kelompok yang menahan mereka. Salah satu korban mengalami luka tembak di bagian kaki, sementara korban lainnya mengalami luka serius akibat penyiksaan.
Baca Artikel Lainnya : Wakil Menteri: Retret Pemimpin Daerah Untuk Meningkatkan Keterampilan Kepemimpinan
Upaya Evakuasi dan Pemulangan Manusia Ditembak di Myanmar
Setibanya di Indonesia, kedua korban segera menjalani perawatan medis di rumah sakit yang ditunjuk oleh pemerintah. Selain perawatan fisik, mereka juga mendapatkan pendampingan psikologis untuk membantu proses pemulihan mental setelah mengalami kekerasan selama masa penyekapan.
Langkah Pencegahan dan Tanggapan Pemerintah
Kasus ini menambah panjang daftar pekerja migran Indonesia yang menjadi korban perdagangan manusia.
Harapan ke Depan
Kasus ini menjadi peringatan bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan di luar negeri yang terdengar terlalu menjanjikan.
Dengan meningkatnya kerja sama antarnegara dalam memberantas TPPO, diharapkan tidak ada lagi WNI yang menjadi korban eksploitasi di luar negeri. Masyarakat diimbau untuk melaporkan setiap indikasi perdagangan manusia ke pihak berwenang agar dapat segera ditindaklanjuti.
