Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memberikan apresiasi terhadap aksi unjuk rasa yang digelar oleh 13 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Termasuk di antaranya Universitas Gadjah Mada (UGM), pada Jumat, 20 Februari 2025. Aksi tersebut merupakan bagian dari gerakan “Indonesia Gelap”. Menuntut perubahan terhadap sejumlah kebijakan yang dianggap merugikan masyarakat, terutama dalam hal kebebasan sipil dan demokrasi. Dalam pernyataannya, Prabowo menghargai tuntutan mahasiswa yang dinilai sah dalam kerangka demokrasi.
Aksi “Indonesia Gelap” sendiri dimulai pada pagi hari dengan serangkaian orasi yang diikuti oleh ribuan mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya. Para pengunjuk rasa menggelar demonstrasi damai yang menyerukan penolakan terhadap kebijakan pemerintah terkait dengan kebebasan berpendapat dan kebijakan ekonomi yang dianggap menguntungkan segelintir pihak. Tuntutan utama mereka adalah agar pemerintah mengevaluasi kembali sejumlah Undang-Undang yang dianggap tidak pro-rakyat.
Tuntutan 13 Mahasiswa dan Respons Pemerintah
Menurut Rizky Maulana, salah satu dari 13 mahasiswa yang menjadi penggagas aksi tersebut. Gerakan ini muncul sebagai bentuk kecemasan terhadap langkah-langkah pemerintah yang dinilai dapat mengancam hak-hak sipil. “Kami ingin menyampaikan aspirasi masyarakat yang tidak diakomodasi dengan baik oleh pemerintah. Kami menuntut agar pemerintah menghormati hak berpendapat dan berusaha menciptakan kebijakan yang lebih berpihak pada kepentingan rakyat banyak,” ungkapnya.
13 mahasiswa ini mengajukan serangkaian tuntutan yang mencakup evaluasi terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) yang dinilai kontroversial. Di antaranya RUU tentang Penyadapan dan RUU tentang Pengawasan Jaringan Internet yang dianggap membatasi kebebasan pribadi. Mereka juga mendesak agar pemerintah lebih transparan dalam proses pembuatan kebijakan yang berhubungan dengan hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi.
Menanggapi aksi ini, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyatakan bahwa ia memahami dan menghargai apa yang disuarakan oleh para mahasiswa tersebut. “Sebagai bagian dari bangsa ini, kami menghormati setiap bentuk penyampaian pendapat yang dilakukan dengan cara yang damai dan tertib. Saya percaya bahwa mahasiswa memiliki peran penting dalam menjaga dinamika demokrasi di Indonesia,” ujar Prabowo.
Prabowo juga menekankan pentingnya komunikasi yang konstruktif antara pemerintah dan mahasiswa untuk mencapai solusi terbaik bagi kepentingan negara dan masyarakat. “Saya mengajak semua pihak untuk terus berdialog. Kami akan terus berusaha menjaga stabilitas, tetapi juga mendengarkan kritik yang membangun,” tambahnya.
Proses Tuntutan dan Dampaknya bagi Masyarakat
Aksi “Indonesia Gelap” bukan hanya tentang penolakan terhadap kebijakan pemerintah, tetapi juga sebagai bentuk pengingat kepada negara bahwa kebebasan sipil adalah hak dasar yang tidak boleh dikompromikan. Selain tuntutan terhadap kebijakan ekonomi yang dianggap merugikan, mahasiswa juga menuntut pemerintah untuk lebih melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan yang menyangkut kehidupan publik.
Dalam aksi yang berlangsung selama beberapa jam, para mahasiswa mendirikan posko-posko informasi di sekitar kampus dan sejumlah titik strategis di kota besar lainnya, termasuk Jakarta dan Yogyakarta. Para pengunjuk rasa juga membagikan selebaran yang berisi informasi terkait dengan kebijakan pemerintah yang mereka anggap kontroversial. Serta langkah-langkah yang harus diambil untuk menghindari pelanggaran terhadap hak asasi manusia.
Beberapa pengamat politik menilai aksi ini sebagai bentuk kesadaran tinggi dari generasi muda Indonesia mengenai pentingnya peran mereka dalam mempertahankan demokrasi dan kebebasan berbicara. Aksi ini juga menambah suara dalam perdebatan yang lebih luas mengenai arah kebijakan publik di Indonesia.
Pengaruh Aksi terhadap Kehidupan Politik Indonesia
Aksi mahasiswa ini menambah panjang daftar protes sosial yang terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Setelah sebelumnya muncul aksi-aksi serupa terkait dengan isu pengesahan RUU yang dianggap tidak pro-rakyat. Aksi “Indonesia Gelap” ini kembali membuka wacana penting mengenai pentingnya dialog terbuka antara masyarakat dan pemerintah.
Di sisi lain, pemerintah juga harus mempertimbangkan bahwa semakin banyak kalangan yang merasa perlu untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka terkait dengan kebijakan yang diambil. Dalam konteks ini, tindakan yang diambil oleh 13 mahasiswa ini menjadi simbol dari semangat untuk memperjuangkan keadilan sosial dan kebebasan berpendapat. Aksi tersebut juga menandakan bahwa mahasiswa dan masyarakat tidak akan diam ketika merasa ada kebijakan yang merugikan banyak pihak.
